Skip to content
March 19, 2008 / kingthunder

Perda Bias Agama di Metropolitan

Boleh jadi tak banyak warga Jakarta yang tahu bahwa sebuah peraturan daerah terbaru (perda) bagi warga ibukota Indonesia ini telah resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2008. Disahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 10 September 2007, perda tersebut adalah Perda No. 8 Tahun 2007, atau disebut juga Perda Tibum (Ketertiban Umum).Bila dicermati, cukup banyak keberatan yang patut diajukan terhadap substansi perda tersebut. Komnas HAM, yang baru saja menyelesaikan kajian kritis mengenai Perda tersebut, menyatakan beberapa keberatannya.

Pertama, dilihat dari segi prosedur, proses penyusunan Perda Tibum berlangsung secara tertutup dan minim akan proses konsultasi publik. Selain itu prosedur penyusunan perda ini juga tak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Atas dasar itu disimpulkan juga bahwa perjalanan penyusunan Perda tersebut cacat dan tak memenuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/1586/ SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Kedua, Perda tersebut tidak mencantumkan sejumlah peraturan perundangan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam klausul “Mengingat”. Dengan demikian dapat diduga kuat bahwa penghormatan HAM individu memang tidak menjadi pertimbangan penting bagi perancang Perda.

Ketiga, dilihat dari segi substansi, sejumlah pasal dalam Perda tersebut banyak yang bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan pada hirarki yang lebih tinggi, antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Keempat, sejumlah pembatasan di dalam Perda tersebut berpotensi melanggar HAM mengingat isi dari perda tersebut adalah menggusur hak-hak kelompok marjinal di Jakarta atas nama “ketertiban” dan “keindahan”, tanpa memberi solusi bagi pemecahan masalah kemiskinan dan masalah sosial secara utuh yang merupakan masalah laten bagi umumnya ibukota sebuah negara berkembang.

Berdasarkan keberatan-keberatan itulah Komnas HAM telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan pemberlakuan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang isinya secara nyata bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Sebagai warga Jakarta yang baik, saya juga ingin menyampaikan keberatan terhadap substansi Perda Tibum tersebut, khususnya yang terkait dengan Pasal 31. Pasal tersebut, ayat 1, berbunyi begini: “Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal”. (Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca, dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim). Sedangkan ayat 3 menyebutkan: “Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal”. Lalu, bagaimana jika ada restoran/rumah makan yang tidak mencantumkan label halal itu? Pasal 61, yang mengatur soal ketentuan pidananya, menyebutkan bahwa mereka yang tidak mencantumkan label halal akan dikenakan ancaman pidana.

Pertanyaan kritis yang patut diajukan, masih dapatkah para penyuka makanan berbahan dasar (sekedar menyebut contoh) daging babi dan anjing menikmati kegemarannya itu di restoran/rumah makan Batak, Manado, atau Cina yang berada di wilayah Jakarta? Jika Perda tersebut konsekuen dan konsisten ditegakkan, jawabannya jelas “tidak”. Sebab, tak mungkin restoran/rumah makan seperti yang dicontohkan itu mencantumkan label halal, padahal di dalamnya menyediakan pelbagai jenis makanan berbahan dasar daging-daging yang dikategorikan “haram” menurut perda ini.

Kalau begitu, bagaimana “nasib” restoran/rumah makan seperti itu? Haruskah pengusahanya mengubah sajian menu makanan yang dijualnya, demi tetap bertahan di Jakarta? Sebab, kalau mereka membandel, bisa dikenai sanksi. “Tapi, selama ini kan mereka memang selalu menjual makanan-makanan seperti itu dan tidak terjadi apa-apa. Jadi, tidak mungkinlah mereka akan dikenai sanksi.” Benar, boleh jadi akan ada orang yang berdalih seperti itu. Tapi, karena ini hukum positif, maka dalih excuse seperti itu justru tidak bisa dibenarkan.

Hukum tetap hukum, harus dilaksanakan. Apalagi, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, pemerintah dan aparatnya berwenang memberi sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Pemerintah dan aparatnya tidak salah jika mereka bertindak konsekuen dan konsisten dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Yang salah justru jika pemerintah dan aparatnya membiarkan saja hukum dilanggar. Yang juga salah adalah jika justru sesama warga masyarakat sendiri yang memberikan sanksi tersebut. Karena, dengan bertindak demikian, sesungguhnya mereka telah merampas otoritas pemerintah dan aparat. Jadi, jangan sampai terjadi (atau dibiarkan) sesama warga masyarakat main hakim sendiri.

Mengingat Jakarta adalah ibukota negara Indonesia, tempat di mana jutaan orang dari pelbagai latar belakang suku, agama dan budaya bermukim di dalamnya, maka dapat diprediksi bahwa Pasal 31 dalam Perda Tibum ini bakal sulit dilaksanakan. Apalagi Jakarta juga merupakan metropolitan sekaligus pusat bisnis, pusat rekreasi, dan pusat pelbagai aktivitas lainnya, yang setiap harinya banyak dikunjungi orang-orang dari luar daerah maupun mancanegara. Dengan demikian maka Jakarta sebagai kota yang modernis, pluralistik, dan inklusif sudahlah merupakan keniscayaan yang tak bisa lagi ditawar-tawar.

Atas dasar itu, sebuah peraturan publik yang substansinya bias agama tertentu (karena mengatur tentang “yang halal” dan “yang haram” berdasarkan agama tertentu) jelas tidak cocok untuk Jakarta. Justru, karena adanya peraturan seperti itulah niscaya kelak sesama warga masyarakat tersegregasi secara agama sehingga rajutan silaturahmi di antara mereka pun terkoyak. Jika itu yang terjadi, maka Jakarta bukanlah “kota untuk semua” di mana keanekaragaman mendapat tempat yang nyaman di dalamnya. Sebaliknya, Jakarta akan menjadi “kota untuk kami” di mana keseragaman mendominasi ruang-ruang publik. Jakarta niscaya menjadi tak ramah terhadap para penjual maupun penyuka pelbagai jenis makanan yang dianggap “tidak halal”.

Pemerintah Daerah memang berwenang membentuk sebuah perda. Namun, ada batasan atau syarat yang harus diperhatikan (Indrati, 2006), yaitu: 1) perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/ kota dan tugas pembantuan; 2) perda dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3) perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dalam arti pengaturan di dalamnya tidak berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta tidak bersifat diskriminatif; 4) perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 5) perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah; 6) perda harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) perda harus dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan itu jelaslah bahwa sebenarnya terminologi agama tidak boleh dicantumkan di dalam Perda Tibum tersebut. Karena, selain peraturan publik tersebut menjadi bias agama, ia juga tidak mengindahkan ketentuan tentang pembuatan sebuah perda.

Oleh : Victor Silaen
Dosen Fisipol UKI, penstudi perda-perda bias agama.

Dimuat pada Harian Suara Pembaruan, 25 Februari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: